MEDIA MANDALIKA – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membicarakan isu Myanmar dengan Presiden Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Mirjana Spoljaric.
Selama Sidang ke-78 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, pada Jumat (22/9), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengadakan pertemuan dengan Presiden Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Mirjana Spoljaric.
Dalam keterangan resmi dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, mereka membahas berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh ASEAN dan ICRC untuk memberikan bantuan kepada rakyat Myanmar.
Ketika membahas situasi di Myanmar, Retno menggarisbawahi bahwa Konsensus Lima Poin (5PC) tetap menjadi acuan utama dalam penyelesaian krisis politik yang dipicu oleh kudeta militer di negara tersebut.
Ia juga menjelaskan tindakan konkret yang telah dilakukan Indonesia selama kepemimpinan ASEAN tahun ini terkait isu Myanmar, terutama dalam penyaluran bantuan kemanusiaan ke Myanmar.
Baca Juga: China Terus Perkuat Kolaborasi Penelitian Ilmiah Internasional
Retno menegaskan komitmen Indonesia untuk terus membantu rakyat Myanmar bahkan setelah masa kepemimpinan ASEAN berakhir, melalui mekanisme troika.
Mekanisme ini akan mulai diterapkan tahun depan saat kepemimpinan ASEAN diserahkan kepada Laos, dengan dukungan Indonesia (mantan ketua) dan Malaysia (ketua berikutnya), untuk memastikan kelangsungan penanganan isu Myanmar melalui implementasi 5PC.
Sementara itu, Mirjana mengapresiasi dukungan yang telah diberikan oleh Indonesia kepada ICRC selama ini. Ia berharap dapat memperkuat hubungan antara Indonesia dan ICRC melalui kerja sama dan dialog yang lebih lanjut.
Mirjana Spoljaric adalah seorang diplomat Swiss dan merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai presiden ICRC, mulai dari Oktober 2022. Myanmar telah mengalami krisis politik dan ekonomi sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021.
Baca Juga: Kesepakatan Normalisasi Israel-Arab Saudi Telah Tercapai
Demonstrasi besar-besaran oleh warga Myanmar menentang junta militer telah menyebabkan konflik yang berkepanjangan.
ASEAN mencoba untuk menangani krisis ini dengan mengadopsi 5PC pada April 2021, tetapi hingga saat ini implementasinya masih terhambat karena kurangnya kerjasama dari junta militer Myanmar.
Selama kepemimpinan Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini, upaya telah dilakukan untuk mendukung dialog nasional yang inklusif sebagai langkah menuju penyelesaian krisis tersebut.
[…] Baca Juga: Menlu RI Bahas Isu Myanmar dengan Presiden ICRC […]