LOMBOK TIMUR, MediaMandalika.com – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menginstruksikan pembenahan menyeluruh terhadap data kemiskinan melalui percepatan aktivasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Langkah tersebut dilakukan dengan mengerahkan seluruh perangkat daerah, koordinator Program Keluarga Harapan (PKH), hingga sekitar 300 relawan pemuda untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat bantuan sosial.
Instruksi itu disampaikan saat membuka kegiatan Percepatan Aktivasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Pendopo Bupati Lombok Timur, Kamis (23/7). Menurut Haerul Warisin, pembenahan data harus menjadi prioritas agar penyaluran bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Bupati mengungkapkan, berdasarkan laporan awal yang diterimanya, capaian aktivasi Perlinsos masih berada di kisaran satu persen sehingga diperlukan percepatan di lapangan. Meski demikian, ia optimistis proses pendataan dapat segera ditingkatkan dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah daerah dan relawan.
“Saya baru mengetahui kondisi ini dua malam lalu setelah menerima laporan awal dari dinas terkait. Ini hal yang wajar di tahap awal, tetapi kami di Lombok Timur biasa bekerja cepat,” kata Haerul Warisin.
Menurutnya, jumlah penduduk yang besar serta tingginya angka kemiskinan di Lombok Timur menjadi tantangan tersendiri dalam proses pendataan. Karena itu, momentum aktivasi Perlinsos harus dimanfaatkan untuk menghasilkan basis data yang lebih lengkap, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyaluran berbagai program perlindungan sosial.
Haerul menegaskan tidak boleh ada lagi data penerima bantuan yang tidak akurat. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat menjalankan proses pendataan secara profesional agar kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Untuk mempercepat pelaksanaan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan mengumpulkan seluruh pejabat eselon II dan III bersama Koordinator PKH guna menyusun langkah teknis, membentuk satuan tugas, serta tim kerja yang bertanggung jawab melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan.
Di akhir arahannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada sekitar 300 relawan dan elemen kepemudaan yang menyatakan kesiapan membantu proses pendataan hingga ke tingkat masyarakat. Ia berharap kolaborasi tersebut mampu menghasilkan data kemiskinan yang lebih akurat sebagai landasan penyusunan kebijakan perlindungan sosial di Kabupaten Lombok Timur.
Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyampaikan bahwa Kabupaten Lombok Timur ditetapkan sebagai salah satu daerah percontohan digitalisasi bantuan sosial pada 2026. Program tersebut diharapkan memperkuat tata kelola data penerima bantuan sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial di daerah.